Walhi Jakarta Minta Pembahasan RUU DKJ Ditangguhkan: Sarat Bobot Nepotisme

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) DKI Jakarta minta pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Inti Jakarta (RUU DKJ) ditangguhkan dalam rencana sidang paripurna DPR RI masa sidang IV.
Walhi menilai, masih ada beberapa substansi di RUU DKJ yang perlu dibahas lebih lanjut, terutama dengan masyarakat Jakarta. Walhi Jakarta bahkan memberikan sejumlah catatan terhadap pemerintah dan DPR berhubungan RUU DKJ.
Pertama, pengerjaan pembahasan RUU DKJ dianggap terlalu buru-buru. Wilayah hal yang demikian, diperhatikan juga sudah mengesampingkan keterlibatan masyarakat secara bermakna dalam pembahasan RUU DKJ.
Pelaksanaan ini hanya mengulangi pola buruk yang sudah terjadi dalam sejumlah kebijakan sebelumnya, seperti peresmian UU mahjong ways (Undang-Undang) Minerba dan UU Cipta Kecuali yang melegitimasi kerusakan lingkungan,\\\” kata Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Suci Fitriah Tanjung dalam keterangan legal yang diterima, Jumat (15/3/2024).
Sebab itu, Walhi juga menilai RUU DKJ menjadi prejudice buruk demokrasi, menindas hak politik warga Jakarta, serta disebut dapat mengancam kepentingan klasifikasi rentan karena tidak dapat memilih secara lantas kepala daerah yang dianggap mewakili dan mengakomodir keperluannya.
Wilayah, dalam draf RUU DKJ disebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta bakal ditunjuk oleh Presiden dengan mengamati usul atau pendapat DPRD Jakarta.
\\\”Pasal ini tentu akan merusak semangat negara demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kuasa tertinggi. Pasal hal yang demikian juga berpotensi merusak prinsip otonomi daerah dan desentralisasi sebagaimana mandat dan rencana reformasi,\\\” sebut Suci.
Lebih lanjut, Walhi juga menyoroti adanya Dewan Daerah Aglomerasi dalam RUU DKJ yang dinilai sarat bobot nepotisme karena dipilih lantas pemerintah sentra dan dibawahi oleh Wakil Presiden.
\\\”RUU DKJ sarat bobot nepotisme. Siapa yang akan memimpin Indonesia akan berkuasa di Jakarta dan daerah di wilayah aglomerasinya. Wilayah itu sangat berbahaya bagi demokrasi dan masyarakat,\\\” ujar Suci.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk menerima berita-berita terbaru dengan mengklik tautan ini.
Dewan Aglomerasi Ditunjuk Presiden
Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah menyetujui rangkuman baru dalam draf RUU Daerah Inti Jakarta (DKJ) merupakan supaya ketua dan anggota Dewan Daerah Aglomerasi ditunjuk oleh Presiden RI.
\\\”Jadi kita sependapat yang rangkuman baru, ya?\\\” tanya Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam rapat panitia kerja (Panja) pembahasan DIM RUU DKJ seraya mengetuk palu di Wilayah Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Wilayah baru hal yang demikian untuk menganulir rangkuman lama, sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Inventarisasi Tata (DIM) 523 ayat (3) draf RUU DKJ yang menyebutkan bahwa, \\\”Dewan Daerah Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden\\\”.
Supratman mengatakan ketetapan lebih lanjut mengenai Dewan Daerah Aglomerasi dan tata cara penunjukan ketua dan anggotanya dikuasai dengan  Presiden (Perpres).
\\\”Kemudian ketetapan itu dikuasai dalam undang-undang presiden. Jadi ditunjuk via keputusan presiden. Jadi artinya dia ingin beri ke wapresnya, ingin beri ke siapa, persoalan ketatanegaraan kita menjadi selesai,\\\” ujarnya, seperti dikutip dari Antara.