Empat Kades di Bojonegoro Jadi Tersangka Korupsi Dana Bantuan Keuangan Khusus, Rugikan Negara Rp1,2 Miliar

Polda Jatim memastikan empat kepala desa (kades) di Bojonegoro sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap I tahun anggaran 2021.

Kanit I Unit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim Kompol I Putu Angga Feriyana membeberkan, perkara ini ialah lanjutan atau split dari perkara sebelumnya dengan tersangka atau terdakwa Bambang Sudjatmiko yang telah divonis 7 tahun penjara pada 2023.

Empat oknum kepala desa yang ditetapkan tersangka, WST Kades Tebon, SPR Kades Dengok, SKR Kades Purworejo, dan SYF Kades Kuncen, Kecamatan Padangan, dimana kejadian ini terjadi pada tahun 2021, ujar Putu, Rabu (8/5/2024).
Putu menceritakan, bahwa terdakwa Bambang ialah pensiunan PU Provinsi Jatim, kemudian ia juga bekerja sebagai kontraktor.

Kasus ini ialah proyek pembangunan rijid beton jalan desa, padahal terdakwa Bambang, selaku pensiunan PU Provinsi Jatim, kemudian ia juga bekerja sebagai kontraktor, sebutnya.

Sementara modus operandi yang joker123 dijalankan empat tersangka, bahwa pengelolaan anggaran BKK ini yang wajib dijalankan lelang tidak dijalankan, namun dijalankan penunjukkan lantas kepada Bambang Soedjatmiko yang terdakwa sebelumnya.

Selanjutnya juga dari cara kerja penarikan anggaran rekening tidak cocok prosedur yang berlaku dan lantas diserahkan ke saudara Bambang, dimana itu melanggar regulasi yang berlaku yang dituangkan di Perbup dan tata sistem pengelolaan barang dan jasa pengelolaan anggaran BKK, urainya.

Sedangkan kerugian dari empat desa Rp 1,2 miliar, untuk masing-masing desa kurang lebih sekitar Rp 300 juta.

Sita Barang Bukti
Barang bukti yang disita, dokumen proposal permohonan bantuan BKK, dokumen verifikasi hasil survei lapangan perihal kepantasan mendapatkan BKK, dokumen permohonan pencairan tahap 1, buku rekening kas desa dari 4 desa, kuitansi penyerahan uang dari masing-masing Desa kepada terdakwa Bambang.

Kemudian keuntungan kades yang diperoleh dari hasil pemeriksaan sementara belum ada. Sebab cuma dijanjikan oleh terdakwa saudara Bambang. Dalam prosesnya pekerjaan tidak selesai anggaran dibawa saudara Bambang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa setiap kades belum mendapatkan keuntungan lantaran masih dijanjikan oleh Bambang, ungkap ia.

Sementara kepada keempat tersangka baru dikenakan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor Nomor 31 tahun 1999 dan dirubah ke UU Nomor 20 tahun 2001, ancaman sanksi paling singkat 4 tahun paling lama seumur hidup dan denda paling sedikit Rp 300 juta paling banyak Rp 1 miliar.